PANCARNUSA.COM, JAKARTA – Berakhirnya operasional ibadah haji 1447 H / 2026 M menorehkan catatan sejarah dan standar baru dalam tata kelola pelayanan tamu Allah asal Indonesia. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, memberikan apresiasi penuh dan evaluasi positif terhadap kinerja pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), yang dinilai sukses menghadirkan transformasi layanan yang jauh lebih profesional, aman, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Ranny menilai, sinergi yang terbangun di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengurai berbagai permasalahan yang selama bertahun-tahun menjadi masalah klasik dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Sebagai wakil rakyat, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kemenhaj dan seluruh petugas di lapangan. Penyelenggaraan haji tahun 2026 ini menunjukkan bukti nyata bahwa negara hadir dengan persiapan yang matang dan eksekusi yang sangat terukur. Hak-hak jemaah, kelayakan fasilitas, hingga jaminan keselamatan benar-benar diutamakan,” ujar Ranny Fahd Arafiq.
Dalam evaluasinya, Ranny menyoroti sejumlah terobosan konstruktif yang menjadi pilar keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini, di antaranya:
Pemangkasan Antrean yang Signifikan: Melalui diplomasi dan tata kelola kuota yang efisien, pemerintah berhasil menekan masa tunggu keberangkatan jemaah hingga 26 tahun di sejumlah wilayah.
Percepatan Administrasi: Proses penerbitan visa jemaah dapat dirampungkan lebih awal sejak pertengahan bulan Ramadan.
Inovasi Kartu Nusuk di Tanah Air: Langkah progresif membagikan kartu identitas pintar (Nusuk) sebelum jemaah berangkat terbukti sangat efektif mencegah adanya jemaah yang terlantar, tercecer, atau terpisah dari rombongan akibat kendala administratif setibanya di Arab Saudi.
Kepastian Fasilitas (Multiyears Contract): Skema kontrak jangka panjang yang mulai diterapkan untuk penyediaan akomodasi, katering, dan transportasi dinilai mampu mengunci kualitas layanan terbaik bagi jemaah secara berkelanjutan.
Legislator yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kemanusiaan ini secara khusus memuji langkah preventif dan ketegasan pengawasan di fase puncak haji, yakni di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sinergi antara Tim Pengawas DPR dan petugas di lapangan untuk memverifikasi kapasitas tenda dan rasio kasur sukses mencegah kepadatan ekstrem yang kerap membahayakan jemaah, terutama kelompok lanjut usia (lansia).
“Terobosan seperti membagikan Kartu Nusuk sejak di Tanah Air dan pengawasan ketat rasio kasur per jemaah di tenda Armuzna adalah kebijakan yang sangat humanis. Hal-hal detail seperti inilah yang membuat jemaah merasa tenang dan bisa fokus beribadah. Transformasi ini patut dijadikan model percontohan ( benchmark ) untuk tahun-tahun mendatang,” tegasnya. Meski memberikan rapor yang sangat positif, Ranny mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia mendorong agar evaluasi lanjutan tetap dilakukan, khususnya terkait manajemen pergerakan logistik jemaah di area Armuzna yang rawan terdampak cuaca ekstrem, serta penataan jarak hotel pemondokan di Makkah.
“Tentu evaluasi demi penyempurnaan harus terus berjalan. Namun, fondasi ekosistem tata kelola haji yang dibangun di era pemerintahan saat ini sudah sangat kokoh. Kami di DPR RI akan terus memastikan penyelenggaraan haji di tahun 2027 bisa berjalan lebih sempurna lagi,” tutup Ranny dengan penuh wibawa.