PANCARNUSA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan kebijakan pertembakauan nasional harus disusun secara seimbang dengan memperhatikan aspek kesehatan, perlindungan petani, keberlanjutan industri, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara.
Menurutnya, persoalan pertembakauan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang parsial.
“Persoalan pertembakauan ini tidak bisa dibahas secara parsial atau sepotong-sepotong. Kita perlu grand design nasional yang mampu menempatkan industri tembakau secara seimbang, antara kepentingan kesehatan, perlindungan petani, keberlanjutan industri, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui cukai dan pajak,” kata Panggah kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Hal itu disampaikan Panggah saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama DPRD Kabupaten Temanggung dan masyarakat pertembakauan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Panggah menilai negara perlu memiliki arah kebijakan jangka panjang yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dalam ekosistem pertembakauan.
Menurutnya, penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh mata rantai sektor tersebut, mulai dari petani hingga industri hilir.
Ia juga menilai pengelolaan industri rokok di Tiongkok dapat menjadi salah satu referensi mengenai pentingnya peran negara dalam mengatur sektor strategis, tanpa mengabaikan aspek kesehatan masyarakat maupun kepentingan ekonomi nasional.
Dalam RDPU tersebut, DPRD Kabupaten Temanggung bersama perwakilan masyarakat pertembakauan menyampaikan sejumlah masukan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Mereka menyoroti sejumlah ketentuan, di antaranya pengaturan kadar tar dan nikotin serta penyeragaman kemasan rokok. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap petani tembakau lokal dan industri hasil tembakau, khususnya pelaku usaha skala menengah dan kecil.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong pembentukan forum bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas persoalan pertembakauan secara komprehensif.”Komisi IV DPR RI mendorong adanya forum bersama untuk membahas persoalan pertembakauan secara lebih menyeluruh,” pungkasnya.